Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Diambil Alih DPM-PTSP

Bontang- Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Wali Kota Bontang melalui Badan Kesbang Pol, saat ini dialihkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Bontang.

Dengan demikian, DPM&PTSP memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan penelitian yang diajukan oleh pemohon penelitian. Kendati penerbitan SKP kini berada di bawah naungan DPM&PTSP, hasil verifikasi oleh DPM&PTSP tetap disampaikan kepada Badan Kesbang Pol. Hal tersebut dilakukan guna pengkajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Dalam hal ini, Badan Kesbang Pol berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi penerbitan SKP. Apabila hasil kajian terhadap permohonan penelitian dinilai tidak menimbulkan dampak negatif, maka Badan Kesbang Pol mengeluarkan rekomendasi penerbitan SKP. Namun jika penelitian tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak negatif, maka Badan Kesbang Pol dapat mengeluarkan rekomendasi penolakan penerbitan SKP.

Merujuk pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, Surat Keterangan Penelitian (SKP) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota (sesuai dengan kewenangannya dan lingkup penelitian) yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penerbitan SKP yaitu sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen persyaratan, dan penandatanganan SKP. Adapun permohonan SKP harus disertai dengan dokumen proposal penelitian, surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan, serta identitas peneliti.

Sebagai informasi, penerbitan SKP dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya. SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Apabila penelitian yang dilakukan lebih dari satu tahun, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
(nov/udz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *