PKS

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (TIMDU PKS) KOTA BONTANG 

  • Gambaran Umum
  • Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
  • Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik.
  • Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

 

  • Dasar Pembentukan :
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
  2. Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
  3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 179 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Bontang.
  • Tugas :
  1. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penaganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota.
  3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya.
  4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
  5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan
  6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. .

 

  • Susunan Tim : 

Ketua                                   : Walikota Bontang

Wakil Ketua I                        : Wakil Walikota Bontang

Wakil Ketua II                       : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua III                      : Kepala Kepolisian Resor Bontang

Wakil Ketua IV                      : Komandan Kodim 0908 Bontang

Wakil Ketua V                       : Kepala Kejaksaan Negeri Bontang

Sekretaris                             : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Wakil Sekretaris I                  : Kabag Operasional Polres Bontang

Wakil Sekretaris II                 : Pasi Ops Kodim 0908 Bontang

Wakil Sekretaris III                : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bontang

Anggota :                         

  1. Asisten Administrasi Pemerintahan
  2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
  3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
  4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
  6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
  8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  9. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
  10. Kepala Dinas Perhubungan
  11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  13. Kepala Kantor Kementerian Agama Bontang
  14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang
  15. Komandan SUB DEN POM VI/ 1-2 Bontang
  16. Komandan Den Arhanud 002/ABC
  17. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Bontang
  18. Kepala Bagian Hukum SETDA
  19. Kepala Bagian Pemerintahan Umum SETDA
  20. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  21. Camat Se-Kota Bontang
  22. Kabid Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  23. Kabid Bina Ideologi dan Pemilu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  24. Petugas Wilayah BIN Bontang

 

         Tim Sekretariat :

  1. Kasubbid Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  2. Kasubbid Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  3. Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
  4. Unsur Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)