Rakor Tim Terpadu Pengawasan Ormas : Ada Ormas Melanggar, Pemerintah Harus Lebih Selektif

Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sangat diperlukan guna menjamin aktifitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan Ormas juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas maupun Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Mengacu pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kota Bontang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas melalui Keputusan Walikota Nomor 426 Tahun 2018.
Guna mengoordinasikan bentuk pengawasan terhadap Ormas di Kota Bontang, maka Badan Kesbang Pol menggelar rapat koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada Sabtu, 24 Mei 2019.

Menurut data, jumlah Ormas di Kota Bontang yang melaporkan keberadaannya ke Badan Kesbang Pol pada tahun 2012-2019 yakni 276 Ormas, dengan rincian Ormas dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 242 Ormas dan Ormas dengan Surat Keterangan Melapor (SKM) sejumlah 34 Ormas. Sementara itu, terdapat pula Ormas yang tidak melapor ke Badan Kesbang Pol meski berstatus aktif, yakni sebanyak 46 Ormas.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing personel tim memaparkan tentang hasil pantauan terhadap Ormas di Kota Bontang. Terdapat Ormas dengan aktifitas menyimpang, melanggar aturan, bahkan menyebarkan konten-konten provokatif di tengah masyarakat Kota Bontang. Selain itu, ada Ormas yang telah dibubarkan namun masih aktif melakukan kegiatan.
Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Kesbang Pol perlu menindak lanjuti keberadaan Ormas-Ormas sedemikian. Himbauan hingga sanksi harus diberikan pada Ormas yang tidak menaati aturan.
Selain itu, Pemerintah juga harus lebih selektif dalam melakukan verifikasi pada Ormas yang mendaftar maupun melapor, guna menghindari pembentukan Ormas yang terindikasi menyimpang.

Tim Terpadu Pengawasan Ormas selanjutnya akan berkoordinasi dengan Ormas dan instansi terkait mengenai pengawasan serta
sanksi yang diberikan bagi Ormas yang tidak sesuai aturan.

Rapat tersebut diikuti oleh personel tim, yakni Kepala Badan Kesbangpol Kota Bontang (Sony Suwito Adicahyono) beserta jajaran, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bontang (Hendri Sipayung), Kepala Pos TNI AL Bontang (M.Dabukke), Kanit 1 Polres Bontang (Widada), Petugas BIN Wilayah Bontang, Perwakilan Kodim 0908 Bontang serta Sub Den POM Bontang.

(idp/nov)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *