Sosialisasi Dana Banpol, Badan Kesbangpol Gelar Pertemuan dengan Parpol

Bontang – Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai bantuan keuangan bagi partai politik (Banpol), Badan Kesbangpol menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus partai politik pada Jumat, 19 Juni 2020. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang, rapat dihadiri oleh lebih dari tiga puluh orang, terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (H.M. Bahri), Kepala Badan Kesbangpol (Sony Suwito Adicahyono) beserta jajaran, serta perwakilan pengurus partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan, Partai Berkarya, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H.M Bahri. Bahri menyampaikan bahwa setiap bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh penerima bantuan, yakni aturan hukum, hak dan kewajiban. Pengurus parpol harus menaati aturan serta tidak ‘mengakali’ bantuan yang diberikan. Setelah hak (bantuan) diberikan, parpol wajib memberikan pertanggung jawaban berupa laporan. Mengenai peraturan, tidak ada yang berubah. Parpol tetap menyusun proposal seperti sebelumnya, kemudian akan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari Inspektorat Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Badan Kesbangpol.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Sony Suwito Adicahyono mendorong para pengurus parpol untuk dapat bersinergi dengan Badan Kesbangpol dalam hal koordinasi administrasi. Ia mengingatkan bahwa rumah layanan (Si Maya Batik) tersedia, parpol dapat membuat janji temu untuk berkonsultasi mengenai penyusunan proposal. Dengan adanya fasilitasi tersebut, Sony berharap parpol dapat menyusun proposal dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Dipaparkan Sony, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Banpol yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim pada tahun 2019 lalu tercatat nihil temuan, sehingga diharapkan hasil yang baik tersebut akan dipertahankan pada tahun ini.

Pada kesempatan yang sama, pengurus parpol diberikan materi kembali mengenai dasar hukum, konsep, serta regulasi Banpol. Adapun Banpol yang diberikan digunakan untuk dua kegiatan, yakni pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol.

Badan Kesbangpol hingga saat ini terus mengupayakan pengembangan aplikasi Si Maya Batik (Sistem Prosedur dan Rumah Layanan Bantuan Keuangan Partai Politik) guna memaksimalkan pelayanan konsultasi terkait bantuan keuangan bagi partai politik.

(*nov)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *