Wujudkan Tertib LPJ Banpol, Badan Kesbang Pol Luncurkan Si Maya Batik

Peluncuran Aplikasi Si Maya Batik

 

 

Jakarta – Badan Kesbang Pol Kota Bontang meluncurkan aplikasi Sistem Prosedur dan Rumah Layanan Bantuan Keuangan Partai Politik atau Si Maya Batik pada Selasa, 12 November 2019. Peluncuran tersebut dilaksanakan di Hotel Luminor, Jakarta Pusat. Aplikasi Si Maya Batik ditujukan untuk memberikan pendampingan kepada Partai Politik (Parpol) penerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pendampingan dilakukan guna mencegah kekurangan maupun kesalahan administrasi dalam laporan, sehingga meminimalisir temuan dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LPJ yang disampaikan oleh parpol. Si Maya Batik menyediakan ruang diskusi bagi pengurus parpol untuk berkonsultasi mengenai penyusunan LPJ yang benar dan sesuai aturan. Pembuatan aplikasi tersebut bekerja sama dengan tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Kegiatan launching dihadiri oleh Kasubbid Fasilitasi Lembaga Kementerian Dalam Negeri (Syamsuddin), Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang (M. Bahri), Kepala Badan Kesbang Pol (Sony Suwito Adicahyono) beserta jajaran, Inspektur Daerah Kota Bontang (Enik Ruswati), Komisioner KPU Kota Bontang (Musdalifah) serta ketua dan bendahara dari 11 (sebelas) partai politik penerima bantuan keuangan di Kota Bontang.

Apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kota Bontang yang sejauh ini menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan aplikasi bantuan bagi parpol dalam menyusun LPJ keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbid Fasilitasi Lembaga Kemendagri, Syamsuddin. Ia menjelaskan bahwa aplikasi Si Maya Batik sebagai bentuk pelayanan bagi parpol guna mewujudkan LPJ yang tertib dan sesuai aturan. Hal senada disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang, M. Bahri yang mengapresiasi Badan Kesbang Pol untuk pembuatan sistem yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Bahri menambahkan, Pemerintah Kota Bontang telah membuat usulan kenaikan bantuan keuangan parpol kepada Gubernur Kalimantan Timur sebesar Rp 7.500 per suara.

Selain peluncuran aplikasi, perwakilan parpol yang hadir pada kesempatan tersebut juga mendapatkan pemaparan materi mengenai tata cara dan dasar hukum dalam pemberian bantuan keuangan  sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang disampaikan oleh Kasubbid Fasilitasi Lembaga Kemendagri. Selain itu, narasumber juga memaparkan mengenai Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Di sela-sela penyampaian materi, pengurus parpol diimbau agar menyampaikan LPJ tepat waktu. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka laporan tidak akan diaudit oleh BPK. Akibatnya, parpol yang bersangkutan tidak akan mendapatkan bantuan keuangan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bontang, Enik Ruswati mengingatkan agar pengurus partai dapat menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan persentase penggunaan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan keuangan harus dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengurus parpol juga diminta untuk mengikuti aturan dan persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan keuangan.

(idp/nov)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *