Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Badan Kesbang Pol Kota Bontang pada Selasa, 25 Juni 2019. Kunjungan tersebut sebagai rangkaian penilaian dalam lomba Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang. KI Provinsi Kaltim didaulat menjadi juri pada lomba yang diikuti oleh 12 (Dua Belas) unit kerja, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan serta Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Tim KI Provinsi Kaltim dalam kunjungan dipimpin oleh Ketua (Muhammad Khaidir) dan didampingi oleh Wakil Ketua (Lilik Rukitasari), Komisioner Bidang Kelembagaan (Sencihan), Komisioner Bidang PSI (Rudi Taufana) beserta dua tenaga ahli daya.

Tim dari KI diterima oleh Sekretaris Badan Kesbang Pol yang juga menjabat sebagai Ketua PPID Pembantu Badan Kesbang Pol Kota Bontang (Anwar Sanusi), Kasubbag Umum merangkap Supervisor PPID Pembantu (Marwati), beserta admin PPID setempat.

Pada kesempatan tersebut, KI melakukan pengamatan terhadap sejumlah materi layanan informasi pada PPID Badan Kesbang Pol, beberapa diantaranya yakni Daftar Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik (beserta statistiknya), serta Berita Acara Uji Konsekuensi (Informasi yang dikecualikan). KI juga menggali mengenai cara pemberian informasi kepada publik serta penguasaan informasi oleh PPID setempat, khususnya  informasi yang dikecualikan. Selain itu, KI pun mengamati website Badan Kesbang Pol yang dikelola oleh admin PPID setempat sebagai salah satu sumber informasi bagi publik.

Lomba PPID Pembantu diselenggarakan oleh Diskominfo selaku PPID Utama merupakan upaya Pemerintah Kota Bontang sebagai Badan Publik dalam meningkatkan keterbukaan informasi pada publik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi pun merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. 

(nov/udz)