Bontang- Badan Kesbangpol menggelar Sosialisasi Partisipasi ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang Tahun 2020 pada Senin, 21 September 2020. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Tiga Dimensi, Jalan Awang Long Bontang Utara.  Sosialisasi yang menyasar Sekretaris dan Kasubbag Umum pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, hingga Kelurahan di Kota Bontang tersebut bertujuan mendorong partisipasi ASN untuk turut mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Sosialisasi dibuka oleh Walikota Bontang, Neni Moerniaeni. Dalam sambutannya, Neni mengimbau ASN Kota Bontang untuk turut serta mensukseskan pemilu. Akan tetapi, Neni juga mengingatkan agar ASN dapat menjaga persatuan dan kesatuan serta saling menghormati pilihan yang berbeda. “Potensi konflik dalam pilkada terbilang tinggi, hal ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tantangan bagi kita untuk menjaga Kota Bontang tetap tenang dan aman”, ujar Neni. Selain itu ia juga meminta agar ASN dapat menerapkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam setiap kesempatan, termasuk pada saat pemilu.

Adapun narasumber sosialisasi yakni Acis Maidy Muspa (Komisioner KPU Kota Bontang), Nasrullah (Ketua Bawaslu Kota Bontang), Muhammad Ilhamsyah (Kepala Subbid Pembinaan dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang), dan Eko Arisandi (Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Daerah Kota Bontang). Pada sesi presentasi, Komisioner KPU Acis Maidy Muspa menyampaikan bahwa target partisipasi pemilih dalam Pilkada Bontang Tahun 2020 yakni sebesar 77,5 persen. Target tersebut merupakan rasionalisasi dari target semula yakni 92 persen karena mempertimbangkan masa pandemi Covid-19. Kendati demikian, angka partisipasi diharapkan dapat tercapai bahkan melebihi target. Adapun pengecekan Data Pemilih Sementara (DPS) dapat diketahui melalui lindungihakpilihmu.kpu.go.id serta melalui pesan WA (Whats App)  langsung kepada KPU.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Nasrullah pada kesempatan tersebut mengingatkan ASN agar senantiasa menjaga netralitas, sebab menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi ASN. Hal tersebut sesuai dengan Perbawalu Nomor 6 Tahun 2018. ASN dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. “Misalnya ada kegiatan arisan yang Bapak/Ibu hadiri. Tiba-tiba pasangan calon (peserta pilkada) juga datang ke tempat tersebut. Maka Bapak Ibu dapat pamit pulang dari tempat tersebut. Karena kalau tidak, tentu akan ada masyarakat yang melapor kepada kami”, ujar Nasrullah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ASN dilarang untuk terlibat dalam Pilkada, baik mengikuti kampanye, menggunakan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon (pasangan calon) dalam kampanye, maupun melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu paslon. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Ilhamsyah dari BKPSDM. “Mengapa ASN harus netral? Ada tiga alasan. Pertama, hal tersebut merupakan tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik. Kedua, ASN dipantau oleh Bawaslu, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), serta masyarakat. Ketiga, adanya kewenangan dan kekuasaan, rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi”, paparnya. Selain itu, Hukdis (Hukuman Disiplin) Tingkat Sedang hingga Tingkat Berat juga menanti ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas.

Pada kesempatan yang sama, Eko Arisandi dari Inspektorat Daerah menyampaikan bahwa ketidaknetralan ASN dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, karena keputusan yang diambil menguntungkan salah satu calon. Oleh karena itu ASN wajib untuk bersikap tidak memihak. Ia juga meminta perwakilan ASN yang hadir agar dapat mensosialisasikan peraturan terkait netralitas ASN kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

(*nov)