Bontang – Guna membahas penanggulangan pandemi Covid-19 serta kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi secara virtual yang pada Jumat, 25 September 2020. Rapat dipimpin oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor dan dikuti oleh Bupati / Wali Kota, Forkopimda, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Ketua KPU serta Ketua Bawaslu Se-Kalimantan Timur. Adapun peserta rapat di Kota Bontang yakni Wali Kota (Neni Moerniaeni), Wakil Wali Kota (Basri Rase), Ketua DPRD (Andi Faisal Sofyan Hasdam), Kapolres (AKBP Hanifa Markunas Siringoringo), Kepala Kejaksaan Negeri (Dasplin), Dandim 0908 (Letkol Arh. Choirul Huda), Ketua Pengadilan Negeri (Praditia), Ketua Pengadilan Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sony Suwito Adicahyono), Kepala Satpol PP (Ibnu Gunawan), serta perwakilan Kementerian Agama (Yarkani). Unsur Pemerintah dan Forkopimda Bontang tersebut mengikuti rapat virtual di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang.

Isran Noor menyampaikan bahwa seyogyanya ada dua kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan tersebut, yakni deklarasi penyelenggaran pilkada aman dan rapat Forkopimda se-Kaltim. Akan tetapi, tidak diperoleh kesepakatan untuk menggelar deklarasi. Kegiatan deklarasi dikuatirkan akan memancing kerumunan massa pendukung, yang mana hal tersebut dilarang dan pasangan calon (paslon) yang melakukan dapat didiskualifikasi dari Pilkada.

Dijelaskan Isran, aturan tersebut dibuat menyusul tingginya peningkatan kasus Covid-19 di Kaltim. Ia menyebut, kasus positif di Kaltim mencapai sekitar 200 orang per hari. Hal ini tentu wajib menjadi atensi semua pihak, khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. “Ada seruan untuk menunda pilkada, tapi amanat konstitusi tidak bisa dihindari. Pemilukada akan tetap dilaksanakan, tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat”, ujar Isran.

Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa semua unsur yang terlibat harus siap mengantisipasi penyelenggaraan Pilkada dan menjaga protokol kesehatan. Kluster yg menonjol sejauh ini adalah kluster rumah ibadah, kluster perkantoran, dan yang perlu diantisipasi saat ini yakni kluster pilkada serentak. Ia memaparkan bahwa Presiden RI dalam rapat terbatas telah memerintahkan Menteri Kemaritiman dan Investasi beserta Satgas Nasional Penanganan Covid-19 untuk melaksanakan percepatan penanganan pada 8 provinsi prioritas, yang mana saat ini ditambah 5 provinsi prioritas. Kaltim masuk dalam tambahan 5 provinsi prioritas tersebut.

Heri juga memaparkan mengenai tugas anggota TNI yakni melaksanakan penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan dalam rangka menurunkan mortality rate (angka kematian) dan meningkatan recovery rate (angka kesembuhan). Total pasukan yang dikerahkan di wilayah Kaltim yakni 1.978 orang. TNI, Polri maupun unsur lain tidak boleh lengah dalam melakukan operasi penertiban. Masyarakat yang melanggar harus ditindak tegas. “Perang yang kita hadapi sat ini sangat berbeda. Kita menghadapi perang dengan musuh yang tidak terlihat, tidak tahu kekuatannya, tidak terlihat tempatnya, dan kemana mereka bergerak”, pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Drs. Herry Rudolf Nahak menyebut bahwa tingginya kasus Covid-19 di Kaltim disebabkan oleh masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hingga saat ini, Polri telah melaksanakan Operasi Aman Nusa yang dilakukan secara terpusat di seluruh Polda di Indonesia, yang diperkuat dengan Operasi Yustisi. “Utamakan pencegahan, tekan mortality rate, tingkatkan recovery rate, terutama meningkatkan kapasitas RS Rujukan Covid karena angka Covid-19 di Kaltim semakin tinggi”, papar Herry. Ia menambahkan, Inpres Nomor 6 Tahun 2020 juga harus ditegakkan.

Sesuai arahan Presiden, Kepala Daerah harus menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dengan sanksi yang tegas, maka masyarakat diharapkan dapat makin disiplin sehingga berkontribusi dalam memutus penyebaran Covid-19.

Gubernur Kaltim mengimbau agar seluruh unsur Forkopimda maupun Bupati / Wali Kota dapat menindaklanjuti hasil rapat serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kedatangan orang dari luar daerah, terutama 4 provinsi yang menjadi sumber migrasi Covid-19 antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

(*nov)