Bontang – Memberikan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Guna meningkatkan partisipasi kaum difabel dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang tanggal 9 Desember mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sosialisasi partisipasi pemilih pada Kamis, 5 November 2020. Bertempat di Workshop Inkubator Bisnis Permata Bunda Bontang, kegiatan tersebut diikuti oleh 30 penyandang disabilitas anggota workshop beserta guru pendamping. Kepala Badan Kesbangpol, Sony Suwito Adicahyono yang membuka kegiatan menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman tentang tata cara pencoblosan dalam pemilu, sehingga pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak suara dengan baik. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada sangat penting guna mensukseskan gelaran pesta demokrasi tersebut.

Adapun narasumber kegiatan yakni Komisioner KPU Kota Bontang, Antoni Lamini dan Komisioner Bawaslu Kota Bontang, Agus Susanto. Pada kesempatan tersebut, Antoni Lamini menjelaskan bahwa jumlah pemilih disabilitas yang telah memenuhi syarat umur dan yang terdaftar di KPU Kota Bontang yakni 375 orang. Apabila ternyata masih ada yang belum terdaftar, maka dapat dimasukkan dalam DPTb  (Daftar Pemilih Tambahan).  Selain itu, ia juga memaparkan mengenai hak-hak disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS, karena mereka dapat didampingi oleh anggota keluarga maupun oleh petugas di TPS. Khusus pemilih tunanetra akan mendapatkan surat suara khusus, yakni dengan huruf timbul yang bisa diraba. “Situasi di TPS juga ramah disabilitas. Tidak akan membahayakan pemilih yang datang”, terang Antoni.

Ia menambahkan, setiap TPS nantinya juga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pemilih yang datang akan diukur suhunya sebelum masuk TPS. Bagi pemilih yang sedang demam atau bersuhu diatas 37,3 derajat celcius akan memberikan suara pada bilik khusus yang tersedia di luar TPS. Pemilih pun dibekali dengan sarung tangan plastik selama pencoblosan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu, Agus Susanto menjelaskan tugas Bawaslu yakni mengawasi kelangsungan proses pemilu. Agus juga mengungkapkan sejumlah potensi permasalahan dalam pilkada, salah satunya yang cukup marak yakni politik uang. “Kalau ada yang memberi uang pada adik-adik supaya memilih pasangan calon tertentu, tidak boleh diambil. Pemberi maupun penerima uang dapat dikenakan hukuman”, ujarnya.

Selepas materi, peserta sosialisasi juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber terkait tata cara pencoblosan.

(*nov)