Bontang-Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin) Kota Bontang kembali menggelar rapat koordinasi pada Rabu, 18 Desember 2020. Tim yang berisikan personel intelijen dari sejumlah instansi vertikal serta perangkat daerah di Kota Bontang tersebut bertemu guna membahas serta mengantisipasi isu terkini di Kota Bontang, khususnya jelang pilkada yang tak lama lagi digelar. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono. Rapat diikuti oleh Kasdim 0908 Bontang (Herry Subagyo), Komandan Pos TNI AL (Koko Hamsyah), Unsur Polres Bontang (Iptu Widodo, Aiptu Widada), Petugas BIN Wilayah Bontang, Unsur Sub Den POM Bontang (La Syarifudin), Unsur Kejaksaan Negeri Bontang (Arga Bramantyo), serta unsur Badan Kesbangpol Kota Bontang. Kali ini, rapat dikhususkan hanya untuk personel intelijen, tanpa perwakilan  perangkat daerah anggota tim.

Sejumlah isu menjadi topik bahasan pada rakor kali ini, antara lain mengenai pilkada, pro kontra pengesahan Omnibus Law, rencana konsolidasi di daerah oleh PA 212 pasca kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), persoalan keamanan imbas pandemi Covid-19, serta antisipasi jelang perayaan natal dan tahun baru di Kota Bontang. Menyoal pilkada, perdebatan antara kedua pendukung pasangan calon (paslon) di media sosial cukup ‘kencang’. Hal ini perlu mendapat perhatian oleh tim, guna mengantisipasi timbulnya konflik antar kubu pendukung. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Sony Suwito Adicahyono menyatakan akan mengusulkan pelaksanaan doa bersama kepada KPU, yang dapat dilaksanakan pada minggu tenang sebelum pilkada. Doa bersama diharapkan dapat menurunkan tensi serta menyejukkan kedua kubu, sehingga pilkada aman dan damai dapat terwujud. Kendati demikian, pelaksanaan doa harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bontang karena melibatkan kumpulan yang tentunya harus menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pelaksanaan pilkada yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember mendatang juga patut diantisipasi, sebab rawan adanya aksi pergerakan oleh organisasi mahasiswa maupun ormas anti korupsi. Menyikapi hal tersebut, diperlukan pendekatan kepada elemen dan ormas terkait sehingga peringatan hari anti korupsi dapat berlangsung kondusif serta tidak mengganggu jalannya pilkada.

Sikap penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh sejumlah elemen, terutama mahasiswa, juga perlu menjadi atensi tim. Sebelumnya, sejumlah aksi demo digelar oleh kalangan buruh dan mahasiswa yang menyerukan penolakan terhadap Omnibus Law. Aksi dilakukan di jalan dan di gedung DPRD Kota Bontang. Meskipun situasi kini lebih tenang, namun ‘riak-riak’ penolakan masih harus diwaspadai.

Rencana pelaksanaan Reuni 212 pada 2 Desember mendatang pun harus diantisipasi. Adanya rencana konsolidasi di daerah hingga pelaksanaan Istigasah, memerlukan pengawasan  khususnya pasca kepulangan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab ke Indonesia. Hal tersebut dapat menimbulkan pergerakan oleh massa pendukung di daerah.

Sementara itu, pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai menimbulkan sejumlah dampak, antara lain pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerja. Kesulitan ekonomi di tengah pandemi menimbulkan sejumlah gangguan keamanan di Kota Bontang, antara lain tindakan pencurian yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut memerlukan koordinasi dan penanganan oleh tim untuk memastikan keamanan di lingkungan masyarakat.

Perayaan natal dan tahun baru juga menjadi perhatian tim, utamanya dalam hal penerapan protokol kesehatan oleh jemaat dan gangguan keamanan yang dapat timbul. Tim Wasdin akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Bontang mengenai aturan pelaksanaan ibadah natal gereja yang melibatkan kumpulan jemaat, agar tetap aman dalam masa pandemi. Selain itu, penjagaan dan pengamanan jelang dan selama perayaan hari raya umat Nasrani tersebut juga akan ditingkatkan guna mencegah gangguan keamanan.

(*nov)