Bontang-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) serta Peraturan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) pada Kamis, 19 November 2020. Pelaksanaan sosialisasi tersebut difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, dimana peserta mengikuti kegiatan secara virtual dari ruang rapat Badan Kesbangpol Bontang serta dari kantor atau tempat masing-masing. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi, perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota antara lain Badan Kesbangpol Kota Bontang, Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat.

Sosialisasi juga diikuti oleh perwakilan sejumlah Ormas di Kota Bontang secara virtual dari tempat masing-masing. Adapun sosialiasi bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada ormas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam meningkatkan kemandirian, kedewasaan dalam berorganisasi, serta mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas ormas. Membuka kegiatan, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim, Sidik menjelaskan bahwa ormas sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sinergi antara ormas dengan pemerintah perlu dibangun, untuk berkolaborasi dalam menciptakan suasana aman dan damai di Kaltim.

Adapun narasumber sosialisasi yakni Kasubdit Mediasi dan Sengketa Ormas Kementerian Dalam Negeri, Malik Ibrahim dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Elto. Dalam paparannya, Malik menjelaskan bahwa peran ormas sangat signifikan bagi negara, karena ormas telah ada sebelum negara didirikan dan turut serta membentuk negara. Pemerintah membuka dua jalur pendaftaran ormas, yaitu ormas berbadan hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan ormas tidak berbadan hukum melalui Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pendaftaran ormas kini dipermudah. Hal tersebut seiring dengan pemberdayaan dan pengawasan ormas yang lebih maksimal, sehingga keberadaan ormas dalam masyarakat dapat tertib. “Prinsipnya, bagaimana ormas dapat hidup rukun, berdaya, sehingga menjadi sumber energi positif bagi pembangunan”, papar Malik.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Elto menyampaikan mengenai kebijakan Pemprov Kaltim dalam pemberian hibah dan dan bansos. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diturunkan ke dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dijelaskan Elto, ormas yang memiliki badan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov ataupun Pemkot / Pemkab, tetapi tidak bisa keduanya sekaligus.

Selanjutnya, tim akan melakukan verifikasi dan kroscek apakah ormas perlu diberikan bantuan atau tidak. Setelah menerima bantuan, ormas wajib menyusun laporan pertanggung jawaban kepada Pemda. Adapun hibah digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka mendukung program Pemda, sementara bansos digunakan untuk kepentingan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencana. Sementara itu, Malik menambahkan pihaknya berencana mengusulkan adanya pengukuran kinerja ormas serta evaluasi kemanfaatannya oleh Badan Kesbangpol di daerah, sebelum diberikan hibah.

Perwakilan ormas peserta kegiatan juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan kedua narasumber, antara lain mengenai persyaratan mendapatkan bantuan, persoalan hasil verifikasi ormas, serta syarat pengajuan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono mengapresiasi Bakesbangpol Provinsi Kaltim atas pelaksanaan sosialisasi bagi ormas di Kota Bontang. Sony berharap ormas dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan di Kota Bontang, serta lebih memahami tentang hakekat legalitas. Selain itu, bagi Perangkat Daerah diharapkan juga dapat lebih memahami kebijakan-kebijakan yang berlaku mengenai hibah.

(*nov)