Koordinasi Jelang Pilkada 2020, Bakesbangpol Gelar Rakor

Bontang- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bontang kian dekat. 9 Desember 2020 menjadi hari pencoblosan dimana masyarakat akan menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpin Kota Taman periode selanjutnya. Guna membahas progres persiapan pelaksanaan Pilkada, Badan Kesbangpol menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait pada Kamis, 17 September 2020. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Bontang, rapat diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol (Sony Suwito Adicahyono), Kepala Dinas Perhubungan (Kamilan), Kepala Dinas Kesehatan (dr. Bahauddin), perwakilan Satpol PP, perwakilan Disdukcapil, Pasi Intel Kodim 0908 (Leo Nardo), Ketua Bawaslu (Nasrullah), Kabag Ops Polres Bontang (Ngadiman), Kasat Intelkam Polres Bontang (AKP Sumardi), Komisioner KPU (Antoni Lamini, Musdalifah), perwakilan Kejaksaan Negeri, serta Camat dan Lurah di Kota Bontang. Membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati pada kesempatan tersebut meminta pihak-pihak terkait, baik Forkopimda, penyelenggara pemilu, maupun unsur pemerintah untuk memaparkan persiapan yang telah dilakukan sejauh ini, terkhusus mengenai penerapan protokol kesehatan. Hal tersebut mengingat Pilkada kali ini yang dilaksanakan dalam momen berbeda, yakni masa pandemi Covid-19.

Musdalifah (Komisioner KPU) memaparkan bahwa KPU telah melaksanakan rapat persiapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Adapun penetapan pasangan calon akan dihelat pada 23 September mendatang, disusul dengan pengundian nomor urut pada 24 September 2020. Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja PPK dan PPS, KPU telah memberikan fasilitas laptop bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bontang Selatan. Musdalifah menambahkan, KPU juga memfasilitasi pencetakan APK (Alat Peraga Kampanye) dan bahan kampanye bagi paslon, termasuk pemasangannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Nasrullah menyatakan bahwa pihaknya mengikuti tahapan teknis yang telah dijadwalkan oleh KPU. Bawaslu telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain pengawasan tahapan pemilu serta pengawasan APK. Ia menyebutkan, pihaknya telah memetakan titik dan basis kerawanan dalam Pilkada, dimana kerawanan paling tinggi yakni netralitas ASN. Nasrullah mengingatkan agar ASN dapat menjaga netralitas serta tidak berkontribusi apapun dalam mendukung paslon, terutama dalam media sosial. Hal-hal yang dinilai rawan lainnya antara lain mengenai pemutakhiran data, money politic, distribusi logistik pemilu, serta e-KTP.

Mengenai pengamanan Pilkada, Polres Bontang menyatakan kesiapan untuk menerjunkan personel guna mengamankan perhelatan pesta demokrasi mendatang. Disampaikan Kabag Ops Polres Bontang, Ngadiman, Polres Bontang telah menetapkan kekuatan jumlah personel pengamanan pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran paslon hingga penetapan paslon terpilih. Senada dengan Polres, Pasi Intel Kodim 0908, Leo Nardo menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah 220 personel untuk menjaga keamanan proses pemilu. Kendati demikian, Leo menyebut bahwa timnya membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai bentuk proteksi selama pengamanan.

Sementara itu, Satpol PP terkendala dalam hal pengadaan tenaga Linmas. Peraturan baru yang mensyaratkan umur petugas Linmas maksimal 50 tahun, membuat perekrutan anggota baru harus dilakukan. “Hal ini terbilang sulit, sebab kita kekurangan tenaga dengan umur di bawah 50 tahun yang mau mendaftar jadi Linmas”, terang Rafidah, perwakilan Satpol PP. Rafidah menyebutkan, 374 TPS dalam pilkada tahun ini akan dijaga oleh 2 anggota Linmas, sehingga total kebutuhan Linmas yakni sebanyak 748 orang. Selain itu, Satpol PP juga telah melakukan pemantauan APK serta koordinasi dengan Bawaslu terkait penertiban APK. Ia menyarankan agar KPU membuat pembatasan pemasangan baliho per kecamatan untuk memudahkan pemantauan.

Mengenai data pemilih, Data Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan yakni 121.617 jiwa. Disdukcapil akan melakukan pencetakan E-KTP bagi warga yang sudah memenuhi syarat. Hal tersebut disampaikan oleh Ismail, perwakilan dari Disdukcapil. Dijelaskan Ismail, pihaknya akan melakukan pencatatan data warga yang berumur 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2020 atau hari H pemilu, kendati belum dapat melakukan pencetakan. Hal tersebut menanggapi permintaan KPU untuk mengakomodir sekira 3.570 orang pemilih baru yang kemungkinan belum memiliki E-KTP.

Sementara itu, Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah diterbitkan. Dijelaskan Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Haryadi, Pemerintah berusaha melakukan kajian tentang bagaimana meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu di masa pandemi ini. Ia pun meminta TNI Polri dapat menindak tegas segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol, Sony Suwito Adicahyono menjelaskan bahwa Pemerintah telah mendorong paslon untuk membuat pakta integritas, dimana paslon harus berkomitmen untuk mencegah penyebaran Covid-19. KPU sendiri telah mengakomodir masukan tersebut, dimana penandatanganan pakta integritas oleh paslon akan dilakukan sebelum pengundian nomor urut pada 24 September mendatang.

(*nov)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *